05 Desember 2011

Kemitraan Karang Taruna dengan PERMAHI

Salah satu titik berat program yang dilakukan Karang Taruna Banten adalah program kemitraan dan pencitraan. program ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan citra Karang Taruna sebagai Organisasi Sosial yang mampu memberikan manfaat dan solusi kesejahteraan bagi masyarakat dalam kerangka kesetiakawanan, persaudaraan dan persahabatan. Sebagai implementasinya, Karang Taruna Banten terus membuka ruang komunikasi, kolaborasi dan kerjasama secara lintas sektoral, salah satunya dengan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Provinsi Banten.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Karang Taruna Banten Gatot Yan S saat menjadi pemateri pada acara Masa Penerimaan Calon Anggota (Maperca) V DPC Permahi Banten Tahun 2011 di gedung MUI Banten, Serang. Dalam acara yang diikuti oleh sekitar seratus orang mahasisiwa dari berbagai perguruan tinggi di Banten itu, Gatot Yan membawakan materi bertema "Karang Taruna sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial"

Gatot mengatakan, meskipun secara esensial kesejahteraan sosial merupakan Hak rakyat yang dilindungi secara hukum, namun ketidakberdayaan pemerintah kerap menjadi penyebab terabaikannya hak masyarakat dalam memperoleh hak-hak sosialnya. "kian kompleksnya persoalan-persoalan sosial ditengah masyarakat ditambah terbatasnya kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah, membuat permasalahan sosial harus dipandang sebagai persoalan bersama yang membutuhkan penanganan secara bersama-sama pula" papar Gatot. Oleh karenanya lanjut Gatot, karang Taruna hadir sebagai mitra pemerintah yang mewadahi masyarakat dalam upaya ikut mencegah dan menanggulangi permasalahan sosial dari sisi yang paling hulu yaitu lapisan masyarakat desa dan kelurahan.

Dalam pandangannya, Gatot menilai bahwa peran hukum dalam persoalan kesejahteraan sosial setidaknya bisa diletakkan pada 3 hal yaitu: Stability; dimana hukum berfungsi sebagai penyeimbang bagi berbagai kepentingan yang saling bersaing. Predictability; dimana hukum harus mampu meramalkan akibat dari suatu kebijakan yang berdampak pada ekonomi dan lingkungan sosial yang tradisional. serta Fairness; dimana hukum mampu memberi perlakuan dan standar yang sama dalam menjaga fungsi sosial masyarakat.

Dalam kesempatan itu Gatot juga mengajak seluruh jajaran anggota Permahi untuk menjadi mitra Karang Taruna dalam menyediakan perlindungan dan pemahaman tentang hukum kepada seluruh anggota dan pengurus Karang Taruna mulai dari tingkat Desa/Kelurahan hingga tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota. "kedepan kami akan menggandeng Permahi untuk menyelenggarakan pelatihan paralegal bagi pengurus karang taruna tingkat desa dan kecamatan, dimana tujuannya agar dalam menjalankan fungsinya pengurus karang taruna juga memiliki bekal pengetahuan hukum sehingga mereka dapat memahami batasan dan rambu-rambu disamping juga berfungsi melindungi dirinya dan masyarakat dari perlakuan yang melanggar hukum" pungkas Gatot Yan S.