05 Mei 2011

Rakernas Bali, momentum kedua kebangkitan Karang Taruna

Pada tanggal 27-30 April 2011 Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) melaksanakan acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Karang Taruna. Bertempat di Hotel The Grand Bali, Nusa Dua kegiatan ini digelar dengan diikuti oleh Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) serta utusan dari 33 Provinsi. Direktur Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Kementerian Sosial Andi Hanindito mengajak seluruh penggiat Karang Taruna untuk menjadikan Rakernas ini sebagai momentum kedua kebangkitan Karang Taruna.

Acara di buka oleh Kepala Dinas Sosial Prov. Bali dan dihadiri pula oleh pejabat dari Kementerian Sosial serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-provinsi Bali. Tarian Sekar Jagad yang merupakan tarian selamat datang mengawali acara pembukaan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Karang Taruna. Utusan Karang Taruna provinsi Banten dihadiri langsung oleh Ketua H. Andika Hazrumy serta Sekretaris Gatot Yan S yang didampingi oleh beberapa orang pengurus lainnya.

Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Karang Taruna ini bertujuan untuk menyatukan visi dan misi seluruh anggota Karang Taruna yang ada di seluruh Indonesia sehingga dapat mencegah, menangkal, menanggulangi dan membantu dalam mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat khususnya generasi muda. Kasubdit Karang Taruna Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Drs. Afrizon Tanjung, M. Si juga berharap agar program-program yang ada pada Karang Taruna dapat disinergikan dengan program yang ada pada Kementerian Sosial RI.

Taruna Wirausaha (TAWIRA) dan penguatan Kader Inti Karang Taruna adalah 2 Program yang diunggulkan untuk tahun depan. Beberapa hal lain yang menjadi hasil rumusan Rakernas tahun 2011 ini antara lain: (1) Mengusulkan revisi Permensos 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna karena dinilai terdapat beberapa kerancuan dalam ketetapan-ketetapan yang terkandung didalamnya. (2) Melakukan perlawanan terhadap gerakan terorisme yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) Dalam setiap kegiatan dan program Ke-Karang Taruna-an, Kementerian Sosial harus selalu melakukan koordinasi dan melibatkan pengurus Karang Taruna sesuai dengan tingkatannya mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. (4) Untuk perekrutan dan operasional Kader Inti Karang Taruna, Kemensos harus melibatkan dan meminta rekomendasi PNKT dan pengurus Provinsi serta tingkatan di bawahnya. (5) Semua unit organisasi tingkat nasional yang dibentuk menyangkut Karang Taruna harus dipimpin oleh Ketua PNKT ex-officio Ketua.